Kebijakan ini menjelaskan pendekatan layanan vircard.io — operatornya __data operator__ (selanjutnya «kami», «layanan», «Vircard») — dalam memerangi pencucian uang hasil kejahatan dan pendanaan terorisme, serta dalam mematuhi pembatasan sanksi.
Vircard adalah layanan teknologi yang memberi akses ke penerbitan kartu pembayaran virtual melalui infrastruktur pembayaran mitra. Kartu diterbitkan oleh penerbit berlisensi, Vircard bukan bank dan tidak menerima simpanan.
Redaksi dokumen tertanggal 1 September 2026.
1. Tujuan kebijakan
Kebijakan ini menetapkan aturan yang kami pakai untuk menerima klien, memeriksa mereka, dan memantau transaksi, agar layanan tidak dipakai untuk melegalkan hasil kejahatan, mendanai terorisme, dan menghindari pembatasan sanksi. Kebijakan ini mengikat karyawan dan kontraktor layanan serta melengkapi Ketentuan penggunaan.
2. Siapa yang melakukan pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan di dua tingkat: layanan memeriksa pengguna dan transaksinya di sisinya, sedangkan penerbit berlisensi dan infrastruktur pembayaran mitra menerapkan prosedur mereka sendiri sesuai persyaratan lisensi dan aturan sistem pembayaran. Keputusan penerbit untuk menolak atau membatasi transaksi mengikat bagi kami. Persyaratan yang berlaku bagi operator layanan sebagai pihak pelapor ditentukan oleh hukum __yurisdiksi yang berlaku__.
3. Identifikasi dan verifikasi klien
Sebelum memberi akses ke penerbitan kartu, kami menetapkan dan mengonfirmasi identitas pengguna sebatas yang diwajibkan oleh hukum yang berlaku dan aturan penerbit.
- Keterangan pokok tentang pengguna: nama, tanggal lahir, negara tempat tinggal, data kontak.
- Dokumen identitas dan, bila perlu, bukti alamat.
- Konfirmasi bahwa pengguna bertindak untuk kepentingan sendiri, bukan untuk kepentingan pihak ketiga.
- Keterangan tentang status sebagai pejabat publik, jika berlaku.
Susunan dokumen yang diminta dan jangka waktu pemeriksaan ditentukan oleh persyaratan penerbit dan dirinci pada bagian __dokumen yang diperlukan dan jangka waktu verifikasi__. Kami berhak meminta ulang keterangan jika yang diberikan sebelumnya sudah usang atau meragukan; sampai keterangan dikonfirmasi, layanan dapat dibatasi.
4. Sumber dana dan transaksi kripto
Kami berhak meminta keterangan tentang asal dana yang dipakai untuk mengisi saldo beserta dokumen pendukungnya. Isi saldo dari sumber yang asalnya tidak terkonfirmasi dapat ditolak.
Terhadap isi saldo dengan kripto berlaku pemeriksaan tambahan: analisis alamat dan rantai transaksi untuk melihat kaitannya dengan alamat dari daftar pembatasan, mixer, dan layanan yang menyembunyikan asal dana. Tata cara analisis tersebut dan kriteria yang dipakai ditentukan oleh prosedur penyedia pemeriksaan dan dirinci pada bagian __prosedur pemeriksaan transaksi kripto__.
5. Pemantauan transaksi
Transaksi kartu dipantau secara terus-menerus. Perhatian diberikan pada tanda-tanda yang tidak lazim bagi perilaku pengguna biasa.
- Perubahan tajam pada volume atau frekuensi transaksi tanpa alasan yang dapat dijelaskan.
- Pemecahan pembayaran yang tampaknya bertujuan menghindari ambang batas atau limit.
- Transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan pemakaian kartu yang dinyatakan.
- Tanda bahwa akun dipakai pihak ketiga atau kartu diserahkan kepada orang lain.
- Transaksi dengan pihak lawan dari kategori berisiko tinggi atau terbatas.
Jika terdeteksi tanda transaksi mencurigakan, kami berhak meminta penjelasan, menangguhkan transaksi, dan, jika hukum yang berlaku mewajibkan, menyampaikan keterangan kepada lembaga berwenang. Kami mungkin tidak berhak memberi tahu pengguna tentang penyampaian keterangan tersebut.
6. Pembatasan sanksi dan berisiko tinggi
Kami tidak melayani orang yang tercantum dalam daftar sanksi dan daftar pembatasan lain yang berlaku, serta orang yang bertindak untuk kepentingan mereka. Pengguna dan transaksi diperiksa terhadap daftar tersebut saat diterima sebagai klien dan selanjutnya secara berkala. Daftar rezim sanksi yang diterapkan dan negara dengan pembatasan ditentukan oleh persyaratan penerbit dan dirinci pada bagian __daftar rezim sanksi yang berlaku dan negara yang dibatasi__.
7. Kategori terlarang
Kartu layanan tidak boleh dipakai untuk membayar di kategori yang dilarang oleh hukum yang berlaku, aturan sistem pembayaran, atau persyaratan penerbit.
- Peredaran narkotika, senjata, dan barang lain yang peredarannya dibatasi.
- Materi yang terkait dengan eksploitasi manusia dan konten melanggar hukum lainnya.
- Judi dan taruhan di tempat yang melarangnya atau yang mensyaratkan izin yang tidak dimiliki penjual.
- Skema piramida keuangan, skema penipuan, pencairan tunai, dan transaksi fiktif.
- Penghindaran pembatasan sanksi dan pembayaran untuk kepentingan pihak dalam daftar pembatasan.
8. Penangguhan dan penolakan layanan
Kami berhak menolak pembukaan akun, menangguhkan layanan, memblokir kartu atau transaksi tertentu, jika pengguna tidak lolos pemeriksaan, memberikan keterangan yang tidak benar, menolak menjelaskan transaksi, terkena tindakan pembatasan, atau jika penerbit atau lembaga berwenang mewajibkannya. Alasan penolakan diungkapkan sejauh diizinkan oleh hukum.
9. Penyimpanan data
Keterangan dan dokumen yang diperoleh saat identifikasi, serta data transaksi, disimpan selama jangka waktu yang ditetapkan hukum yang berlaku bagi pihak pelapor — __jangka waktu penyimpanan dokumen AML__. Tata cara pemrosesan data pribadi dijelaskan dalam Kebijakan privasi.
10. Pelatihan dan petugas penanggung jawab
Kepatuhan terhadap kebijakan ini menjadi tanggung jawab petugas yang ditunjuk — __jabatan dan data petugas penanggung jawab__. Karyawan yang terlibat dalam penerimaan klien dan pemrosesan transaksi mengikuti pelatihan pengantar dan berkala tentang pencegahan pencucian uang dan kepatuhan terhadap persyaratan sanksi.
11. Pembaruan kebijakan
Kebijakan ditinjau ulang saat persyaratan yang berlaku, aturan sistem pembayaran, atau prosedur penerbit berubah, dan juga berdasarkan hasil penilaian risiko internal. Redaksi terbaru dipublikasikan di halaman ini, tanggal perubahan terakhir tertera di bagian atas.
12. Kontak
Pertanyaan tentang kebijakan ini dan permintaan lembaga berwenang kirimkan ke __alamat untuk pertanyaan kepatuhan__ atau ke alamat pos __alamat operator__. Data operator layanan — __data operator__.